Konsep Syariah di Properti Harus Menyeluruh

Konsep Syariah di Properti Harus Menyeluruh

- in Analysist

Jakarta – Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya implementasi Syariat Islam di berbagai sendi kehidupan mendorong konsep pengembangan properti syariah kian popular di Indonesia. Tidak heran bila dewasa ini banyak developer menawarkan unit-unit properti besutannya dengan iming-iming konsep pengembangan syariah.

Tak mau ketinggalan, kalangan pelaku perbankan pun berlomba-lomba menawarkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tanpa bunga dengan cicilan tetap. Umumnya bank syariah menawarkan kredit dengan dua jenis akad, yaitu murabahah dan musyarakah mutanaqisah. Keduanya memiliki tata cara perhitungan yang berbeda satu sama lain. Calon pemohon bisa menentukan sendiri jenis akad mana yang cocok, sesuai dengan kemampuan finansialnya.

A’wan Syuriyah Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) KH. Ahmad Bagdja memandang, penerepan konsep syariah dalam pengembangan properti saat ini masih terbatas pada transaksi dan penyediaan fasilitas sosial berupa tempat ibadah. Lembaga pembiyaan yang mendukung kemudahan transaksi pun masih belum sepenuhnya mengadopsi sistem syariah.

“Dalam opersional bisnis bank-bank syariah yang ada saat ini sebenarnya masih sama dengan bank konvensional. Mereka hanya dilabeli (merek) syariah untuk kepentingan jualan. Hingga sekarang, belum ada bank syariah yang benar-benar menjalankan syariat Islam 100 persen. Kita baru proses menuju ke arah itu,” ungkap Ahmad Bagja kepada urbancity.id, di Jakarta, belum lama ini.

Pengembangan properti syariah, lanjut dia, sejatinya bukan pada aktivitas penjualan semata. Tapi implementasi kaidah-kaidah Islam secara menyeluruh pada semua tahapan pengembangan, mulai dari proses perizinan, pemasaran, pembangunan, hingga serah terima kunci.

“Misalnya, saat mengajukan proses perizinan, pengembang dan pejabat pemberi izin tidak boleh ‘main mata’. Begitu juga ketika jual beli atau membangun – penggunaan material serta proses pengerjaannya harus sesuai syariat Islam (halal) – dimana, pengembang dilarang mendzholimi (aniaya) karyawan dengan membayar upah tak sesuai jadwal. Sebab, Islam melarang ummatnya berbuat dzholim,” papar dia.

Menurut Ahmad Bagdja, implementasi nilai-nilai syariat Islam pada bisnis property development saat ini sudah menjadi kebutuhan mayoritas masyarakat di tanah air. Untuk itu, para pengembang diharapkan mampu mengakomodir kebutuhan tersebut melalui produk-produk properti yang sesuai, seperti jaminan keamanan dan kenyamanan dalam beribadah.

“Saya berharap saat developer membangun mall, misalnya, harus sudah mencantumkan penyediaan tempat ibadah yang layak pada master desainnya. Sebab, saat ini tidak sedikit mall di kota-kota besar seperti Jakarta hanya menempatkan masjid di pojok parkiran yang sempit, kotor, dan gelap,” ucapnya.

Sehingga, sambung dia, saat masyarakat belanja di sana merasa was-was tidak bisa beribadah dengan nyaman dan aman. Pegembang harus menjamin ketenangan dan kenyamanan konsumen dalam menjalankan ibadah di pusat perbelanjaan. “Ini akan menjadi nilai plus tersendiri sehingga propertinya ramai dikunjungi masyarakat yang mayoritas adalah muslim,” imbuhnya.

Bukan hanya itu, orientasi pengembangan properti ke depan tidak hanya mengedepankan bisnis dengan keuntungan materiil semata tetapi juga kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat menengah bawah. Para developer, apalagi muslim harus berani mambangun properti untuk membantu mensejahterakan mereka. Sebab, di sana akan ada keberkehan berlimpah.

“Boleh jadi keuntungan yang didapat sangat tipis lantaran membangun ribuan rumah kecil, tapi dipastikan bisnisnya akan berkembang pesat. Sebab, di situ ada ribuan do’a maqbul (diterima) oleh Allah SWT yang senantiasa dipanjatkan oleh pembeli properti besutannya,” ujarnya.

Dengan begitu, tambahnya, pelaksanaan Program Pembangunan Sejuta yang dicanangkan pemerintah bisa dicapai dengan baik. Sehingga, persoalan backlog rumah yang hingga kini menganga cukup lebar di angka 13,4 juta pada 2017, akan segera teratasi. Alhasil, kesejahteraan masyarakat pun bisa terwujud. “Inilah konsep pengembangan properti syariah sesungguhnya yang kita inginkan bersama,” pungkas Ahmad Bagdja.

Facebook Comments