Akselerasi Digital Banking Tergantung Data Kependudukan

Akselerasi Digital Banking Tergantung Data Kependudukan

- in Loan
PEMAPARAN - Kepala Departemen Penelitan dan Pengaturan Perbankan OJK Antonius Hari PM memberi pemaparan tentang digital banking, pada Pelatihan dan Gathering Media Massa, di Bogor, Sabtu (21/10).

Jakarta – Peasatnya perkembangan industri fintech dikhawatirkan dapat menggerus pertumbuhan digital banking, jika tiada dukungan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) terutama data sidik jari dan iris mata.

Kepala Departemen Penelitan dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Antonius Hari PM menyebut, ketersediaan data tersebut menjadi penting untuk pengembangan digital banking di tengah pesatnya perkembangan industri fintech.

Karenanya, OJK sedang saat ini melakukan kajian tentang berbagai dampak digital banking terhadap industri perbankan di Indonesia, antara lain Sumber Daya Manusia (SDM) dan aktivitas bisnis. Hasil kajian tersebut nantinya akan dijadikan landasan bagi penerbitan aturan.

“Kita kaji untuk mengetahui apakah dampaknya berpengaruh terhadap nasibnya perbankan, seperti nasib ojek pangkalan (kalah oleh ojek online) atau bagaimana. Tentu kita tidak mau itu. Termasuk bagaimana SDM-nya. Kami sedang proses kajiannya,” kata Antonius, saat Pelatihan dan Gathering Media Massa, di Bogor, Sabtu (21/10).

Menurutnya, kajian itu dilakukan dalam rangka mengimbau industri perbankan agar lebih bijak melihat dampak dari digital banking. OJK berharap pengembangan digital banking tidak memberikan efek buruk terhadap pengurangan SDM dalam sebuah institusi bank secara signifikan.

“Pengurangan SDM harus bijak. Misalnya rekrutmen dibatasi dengan hanya SDM yang dibutuhkan. Jadi pegawai tidak di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Kalau waktu pensiun atau PHK maka diberikan pesangon yang layak. Biar bagaimanapun, itu kan bisins, kita juga tidak bisa terlalu ikut campur. Tapi, kita pertahankan agar tidak bergejolak,” tuturnya.

Antonius mengakui, pengembangan digital banking sudah menjadi kewajiban bagi industri perbankan di Indonesia, mengingat saat ini financial tecnology (fintech) terus berkembang pesat. Jika perbankan tak mengimbangi perkembangan tersebut, bukan tidak mungkin aktivitas bisnisnya terlibas oleh fintech.

Dia menegaskan, OJK berupaya menjaga industri perbankan di Indonesia tidak kalah bersaing dengan perushaan fintech. Hal ini sejalan dengan fungsi dan tugas OJK yang dimandatkan untuk mengawasi dan mengatur industri jasa keuangan di Indonesia tanpa terkecuali.

Antonius tidak menampik, masih banyak masyarakat yang belum memiliki rekening di bank. Bahkan, kepemilikan nomor handphone di Indonesia mampu melebihi jumlah rekening di Tanah Air. Padahal, masyarakat yang memiliki rekening bisa memudahkan sesorang mengakses kredit.

“Kalau seseorang tidak memiliki rekening, maka ketika meminjam akan sulit karena tidak ada profil risikonya. Nah, akhirnya mereka ke lembaga keuangan yang memberikan bunga tinggi, termasuk rentenir dan juga fintech,” urainya.

Dia menambahkan, OJK siap bergerak cepat dan mengimbangi perkembangan teknologi finansial agar industri perbankan benar-benar mampu bersaing. Lantaran fintech bisa juga menjalankan sejumlah fungsi seperti perbankan dan asuransi. Untungnya, sekarang ini fintech berada di bawah pengawasan OJK.

OJK hingga saat ini mengawasi 73 penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau fintech peer-to-peer lending. Dari jumlah tersebut, satu perusahaan sudah berizin, sedangkan 72 sisanya berstatus terdaftar. Adapun kewenangan status terdaftar dan berizin untuk operasional tetap sama.

Facebook Comments